KPK Menyisir Ponorogo: Tangkap Tangan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat diwawancarai awak media 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan langkah tegas dalam mengurai benang kusut korupsi. Kali ini, operasi tangkap tangan (OTT) menimpa kota berjuluk Kota Reog, Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).

“Benar,” suara lirih Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, saat dikonfirmasi media. Suaranya mengandung kepastian yang membekas.

Sosok yang tersangkut dalam jaring OTT ini adalah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Mengenai status para pihak yang diamankan, Fitroh memastikan mereka masih berprofesi sebagai terperiksa dalam proses penyelidikan.

“Benar,” tegas Fitroh saat menanggapi pertanyaan terkait keterlibatan Bupati Ponorogo dalam operasi ini.

Namun, jalinan kisah belum sepenuhnya terbuka. Jumlah orang yang turut diamankan dalam gelaran OTT ini masih menjadi misteri, sementara tim KPK masih terus bergerak di lapangan, menyelami alur peristiwa demi peristiwa yang terjadi.

Dalam keheningan malam yang menyelimuti, jejak-jejak penyelidikan terus ditorehkan, meneguhkan komitmen tanpa kompromi lembaga antirasuah dalam membasmi praktik kotor yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan.

Penulis: Win

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PjS Kades Puncak Jeringo Tegaskan Dana Desa untuk Pembangunan, Bukan untuk Korupsi

Gambar
Suela, 2 Oktober 2025 – Pemerintah Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah kepemimpinan Penjabat Sementara (PjS) Kepala Desa Mulyadi, berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan pemasangan imbauan terbuka bertuliskan: “Jangan main-main dengan uang rakyat. Dana desa untuk membangun desa, bukan untuk dikorupsi,” yang dipasang di sejumlah lokasi strategis desa. Imbauan ini ditujukan bukan hanya bagi perangkat desa dan lembaga masyarakat, tetapi juga seluruh warga agar bersama-sama mengawal penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku.  Mulyadi menegaskan, keterbukaan dan disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama agar manfaat dana desa benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. "Dana desa adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada celah penyalahgunaan. Transparansi dan pengawasan bersama menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan maksimal," ujar Mulyadi saat ditemui di kantor Desa Punc...
Baca selengkapnya

Program Makan Bergizi Gratis Meluncur di Kabupaten Malang

Gambar
Penulis: Eko Windarto  poskota Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi dimulai serentak di seluruh Indonesia, dengan Kabupaten Malang menjadi salah satu sentra pelaksanaannya. Program ini akan berlangsung di 10 sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMK, dengan target penyediaan 3000 porsi makanan bergizi setiap harinya. Para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis ini mencakup mulai dari ibu hamil, balita, hingga anak sekolah. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 82,9 juta jiwa di seluruh Indonesia selama lima tahun ke depan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang menyasar beberapa sekolah di Kepanjen yang telah dilengkapi dengan SPPG. Sebelumnya, lokasi S...
Baca selengkapnya

YUA dan OK-OCE Dorong Evaluasi Kinerja Sekda Kota Batu

Gambar
Oleh: Eko Windarto  Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Walikota Batu, dan Ketua DPRD Kota Batu, Yayasan Ujung Aspal (YUA) Propinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Alex Yudawan telah menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja, kompetensi, dan kebutuhan Sekretaris Kota Batu (Sekda), Rabu, 21/5/2025. Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan strategis yang memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah, terutama di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. "Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat terbagi dalam beberapa bidang, termasuk hukum, perencanaan, pemerintahan, pembinaan, dan pengawasan," beber Alex. Dalam konteks ini, Gubernur memiliki kewenangan untuk menunjuk dan menyetujui pejabat Sekretaris Daerah (Sekda), sebagai implementasi dari fungsi pengawasan dan kedudukan daerah Provinsi ...
Baca selengkapnya