Perang Melawan Mafia Impor: Harapan dan Tantangan

Oleh: Eko Windarto 

Perang besar melawan mafia dan para antek-anteknya kini sudah di ambang pintu. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengirimkan sinyal tegas ke masyarakat bahwa pemberantasan jaringan kejahatan ini akan segera dilakukan. Bersama aparat hukum, Purbaya berjanji menyapu bersih para pelaku sindikat gelap yang telah lama menggerogoti negara melalui praktik penyelundupan tekstil, baja, dan berbagai komoditas lainnya.

Identitas para pelaku sudah dikantongi, dan modus operasi mereka pun telah dipetakan dengan detail. Para mafia ini mengeruk keuntungan lewat praktik under invoicing, yaitu sengaja memanipulasi dan menurunkan nilai barang impor dari harga sesungguhnya. Setelah mengetahui modus tersebut dan mengantongi nama-nama pelaku, langkah Purbaya selanjutnya adalah menumpas tuntas praktik kejahatan itu.

Bagi masyarakat yang sehari-hari merasakan beratnya beban harga kebutuhan pokok dan ketimpangan hukum, pernyataan Purbaya menjadi secercah harapan. Harapan akan adanya kondisi lebih adil, di mana para mafia impor beserta jaringan gelapnya dikurung di balik jeruji besi dan tak lagi merugikan negara serta masyarakat luas.

Mafia dalam pandangan publik selalu menjadi simbol kejahatan terorganisir yang mengorbankan kesejahteraan rakyat demi keuntungan kelompoknya sendiri. Oleh sebab itu, sinyal kuat yang diberikan Purbaya untuk menggelar perang habis-habisan melawan mafia impor harus diapresiasi sebagai langkah nyata.

Namun, di saat yang sama, masyarakat juga perlu mengingatkan agar ucapan tersebut bukan sebatas janji yang manis didengar namun tak pernah terealisasi. Jangan sampai perjuangan melawan mafia menjadi cerita basi seperti sejumlah satgas pemberantasan mafia yang dulu dibentuk dengan gegap gempita, seperti satgas mafia bola, mafia tanah, dan mafia pajak yang kini keberadaannya hampir terlupakan.

Harapan publik kini bergantung pada transparansi dan kepastian dari pemerintah. Siapa saja mafia yang dimaksud? Sejauh mana jaringan mereka beroperasi? Bagaimana mekanisme penindakan yang akan dilakukan tanpa pandang bulu? Tanpa kejelasan tersebut, tuduhan terhadap mafia hanya menjadi isu samar yang mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau pencitraan sesaat.

Perlu dipahami bahwa praktik under invoicing biasanya merupakan hasil kolusi antara importir, broker, dan oknum pejabat di pelabuhan atau bea cukai. Mafia tak dapat bertahan tanpa dukungan birokrasi yang korup dan penegak hukum yang abai. Oleh karenanya, perang melawan mafia harus mencakup pembongkaran jaringan kolusi tersebut secara menyeluruh.

Selain itu, penindakan harus dibarengi dengan target waktu dan indikator keberhasilan yang jelas. Jika tidak, upaya ini akan berubah menjadi drama berkepanjangan yang membuat publik jenuh dan kehilangan kepercayaan. Dengan batasan waktu tegas dan tolok ukur yang nyata, masyarakat dapat menilai apakah perang melawan mafia benar-benar berjalan efektif.

Keterlibatan masyarakat juga penting agar bukan sekadar menjadi penonton pasif. Dengan informasi yang cukup dan transparan, publik bisa turut mengawasi, memberikan kritik konstruktif, hingga membantu mengawal proses hukum berjalan dengan jujur dan transparan.

Di sisi lain, informasi mengenai target mafia dan jalannya operasi harus disampaikan dengan hati-hati agar tidak membahayakan tindakan penegakan hukum. Bocoran yang terlalu dini malah bisa memicu mafia menghilangkan jejak, mengalihkan barang bukti, bahkan melarikan diri. Perlunya keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan demi keberhasilan operasi.

Jika kesempatan menumpas mafia terlewatkan karena kelengahan atau kebocoran informasi, bukan hanya kepercayaan publik yang hilang, tetapi momentum perubahan untuk menegakkan keadilan yang selama ini dinantikan juga sirna. Masyarakat akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat praktik mafia yang merugikan dan ketimpangan perlakuan di depan hukum.

Oleh sebab itu, pernyataan Purbaya harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan biarkan harapan melawan praktik mafia impor pupus sia-sia seperti janji-janji yang lalu. Sebab, keberhasilan pemberantasan mafia bukan hanya persoalan administratif tapi merupakan pintu pembuka bagi perubahan sistemik dalam tata kelola negara yang lebih bersih dan adil.

Menghadapi Sindikat Kejahatan yang Terorganisir

Mafia impor bukanlah musuh biasa. Mereka adalah sindikat kejahatan yang beroperasi secara sistematis dengan melibatkan banyak lapisan, mulai dari korporasi, pejabat hingga oknum penegak hukum yang memanfaatkan celah sistem. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan mafia membutuhkan sinergi seluruh elemen negara, bukan hanya kementerian atau aparat tertentu.

Penegakan hukum harus ditempuh secara menyeluruh tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi. Ini artinya, apabila terdapat pejabat atau aparat negara yang ikut bermain atau melindungi praktik mafia, mereka pun harus diproses hukum setimpal. Hanya dengan cara ini, jaringan mafia bisa diputus secara tegas dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.

Peran teknologi juga sangat penting dalam mengungkap praktik under invoicing dan penyelundupan barang ilegal. Pemanfaatan data analytics, teknologi big data, dan sistem informasi bea cukai harus ditingkatkan dengan dukungan regulasi yang memadai. Transparansi data impor dan distribusi barang dapat menjadi salah satu strategi ampuh mencegah praktik curang sebelum terjadi.

Selain itu, memperkuat koordinasi antar lembaga seperti Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan menjadi kunci keberhasilan perang melawan mafia impor. Pembagian tugas dan tanggung jawab harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kebocoran informasi yang berpotensi mengganggu proses penegakan hukum.

Menguatkan Fondasi Hukum dan Regulasi

Perlunya reformasi regulasi guna menutup celah hukum yang dimanfaatkan mafia juga menjadi aspek tak kalah penting. Regulasi yang lemah atau multitafsir kerap dimanfaatkan oleh jaringan mafia untuk mengelabui pengawasan.

Misalnya, aturan terkait nilai pabean, klasifikasi barang impor, dan prosedur pemeriksaan harus diperjelas agar tidak menjadi ruang abu-abu bagi pelaku kejahatan. Penyederhanaan prosedur impor dengan tetap mengutamakan pengawasan juga dapat mengurangi peluang korupsi birokrasi.

Selain itu, penegakan sanksi pidana dan administratif harus diberlakukan secara konsisten. Hukuman berat bagi pelaku mafia akan memberikan efek jera yang jauh lebih kuat. Pengungkapan kasus-kasus besar dan pelaku utamanya harus sampai ke pengadilan dan dipublikasikan agar menjadi contoh.

Mengedukasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Pemberantasan mafia juga membutuhkan dukungan dari publik dan dunia usaha yang sehat. Sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif praktik illegal import serta pentingnya kepatuhan pada aturan harus digalakkan. Dunia usaha yang jujur mesti diberikan insentif dan perlindungan agar mereka tidak terdorong menggunakan cara ilegal demi bersaing.

Masyarakat umum juga perlu dilibatkan dalam pelaporan praktik tidak wajar melalui sistem whistleblower yang aman dan dapat dipercaya. Perlindungan hukum bagi pelapor akan meningkatkan partisipasi publik sekaligus mengikis rasa takut memberikan informasi kritis.

Memperkuat Peran Media dan Transparansi

Media punya tugas strategis dalam mengawal pemberantasan mafia dengan menyajikan laporan investigasi yang mendalam dan berimbang. Publik berhak mendapatkan informasi yang akurat agar bisa mengambil sikap kritis terhadap upaya pemberantasan mafia.

Transparansi informasi hasil penindakan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Laporan berkala tentang perkembangan kasus mafia impor bisa menjadi alat ukur efektivitas kerja aparat serta mendorong akuntabilitas.

Kesimpulan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah membuka lembaran baru dalam perang melawan mafia impor dengan sikap tegasnya. Kini tugas besar ada di tangan aparat hukum dan semua elemen bangsa untuk memastikan langkah ini tidak sebatas retorika.

Jika betul-betul serius dan konsisten, pemberantasan mafia akan membawa perubahan signifikan bagi perekonomian dan keadilan sosial di Indonesia. Harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau dan persaingan usaha menjadi lebih sehat, tanpa bayang-bayang praktik gelap yang selama ini merugikan.

Namun, tanpa dukungan transparansi, penegakan hukum yang jelas, dan keterlibatan publik, upaya ini hanya akan menjadi mimpi indah yang segera menguap. Mari kita nantikan dan kawal bersama perang Purbaya melawan mafia guna mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan.

Batu, 30102025