Netizens dan Kekuasaan: Dinamika Responsif dalam Era Media Sosial

Oleh: Eko Windarto 

Ketika memasuki era digital dan kehadiran media sosial, suara netizens secara terbuka dapat mempengaruhi kekuasaan dalam ranah dunia maya. Meskipun beberapa kalangan mungkin meremehkan kekuatan opini publik dari netizens, namun kebenaran netizens memiliki peran penting dalam mengkritisi dan memantau aktivitas kekuasaan yang dianggap melenceng dari prinsip-prinsip moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi.

Netizens, atau warganet, yang tersebar di berbagai platform media sosial memiliki beragam latar belakang pendidikan dan keahlian profesi yang memungkinkan mereka untuk secara aktif menganalisis dan merespons setiap kejadian atau keputusan yang diambil oleh pihak kekuasaan. 

Kritik yang ditujukan oleh netizens tidak hanya bersifat kritik konstruktif, namun juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan tekanan bagi kekuasaan untuk bertindak dengan transparansi, integritas, dan kejujuran.

Oleh sebab itu, kekuasaan, dalam hal ini, harus menyadari bahwa dalam dunia maya ini, netizens memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, mengawasi, dan menyoroti setiap langkah yang diambil. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan tidak bisa mengabaikan atau meremehkan suara-suara netizens yang kritis.

Sebaliknya, kekuasaan dihadapkan pada tantangan untuk merespons dengan bijak setiap kritik atau pertanyaan yang diajukan, sekaligus memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara terbuka dengan masyarakat.

Serangan terbuka dari netizens dapat menjadi cermin bagi kekuasaan untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri. Ketika suara-suara netizens terdengar begitu lantang dan jelas, kekuasaan diharapkan untuk tidak mengabaikan atau menutup telinga terhadap kritik yang disampaikan. 

Demikian sebaliknya, kekuasaan perlu memahami bahwa dialog yang terbuka dengan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan damai.

Ketika netizens menyoroti setiap tindakan yang dilakukan kekuasaan, hal ini tidak disengaja untuk merusak reputasi atau mengganggu kinerja kekuasaan itu sendiri. 

Sebaliknya, kritik dan keprihatinan yang disampaikan oleh netizens merupakan sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang transparan.

Dalam konteks kekinian yang sarat dengan informasi dan opini yang beragam, kekuasaan harus mampu mengelola ekspektasi dan tuntutan dari masyarakat yang semakin cerdas dan terhubung secara digital dengan bijak. Respons yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pihak kekuasaan dan masyarakat.

Dengan demikian, kekuasaan dihadapkan pada dilema yang harus diatasi dengan bijak: apakah mereka akan diam dan meremehkan suara netizens, ataukah mereka akan memberikan perhatian, mendengarkan, dan memberikan respons yang berarti terhadap kritik dan saran yang disampaikan. 

Kesadaran dan kepekaan pengendali kekuasaan terhadap suara netizens di media sosial menjadi tolok ukur yang penting dalam menjalin hubungan yang saling mendukung antara pemerintah dan rakyat.

Maka dari itu, dalam menghadapi dinamika kekuasaan dan respons netizens melalui media sosial, pihak kekuasaan juga diingatkan untuk tidak hanya melihat kritik sebagai ancaman, namun juga sebagai peluang untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat akuntabilitas.

Keterbukaan terhadap sudut pandang yang beragam serta menerima masukan konstruktif dari publik adalah tindakan yang bijaksana dalam upaya membangun transparansi dan kepercayaan di antara masyarakat.

Di tengah maraknya komunikasi digital dan arus informasi yang tak berujung, disiplin dan kesabaran dari kekuasaan dalam menghadapi serangan atau kritik yang datang dari netizens di media sosial menjadi kunci kesuksesan. 

Kemampuan untuk menjaga ketenangan dan tidak terpancing emosi dalam menghadapi kritik yang mungkin bersifat frontal atau bernada tinggi dapat menciptakan citra kekuasaan yang lebih kuat dan terpercaya di mata publik.

Seiring dengan itu, netizens pun diingatkan akan tanggung jawab moralnya dalam menyampaikan kritik atau pendapat. Meskipun kebebasan berekspresi menjadi hak yang dianut secara universal, namun netizens juga diingatkan untuk mengutamakan kebersamaan dan menghormati perbedaan pendapat. Kritik yang disampaikan seharusnya diarahkan pada perbaikan, bukan pada destruktifitas yang dapat merusak hubungan antara kekuasaan dan masyarakat.

Demikian pula, pihak kekuasaan juga diharapkan untuk menggunakan platform media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Membuka ruang dialog, menyediakan informasi yang jelas dan akurat, serta memberikan kesempatan bagi netizens untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah yang dapat memperkuat ikatan antara kekuasaan dan rakyat.

Kritik dan sorotan netizens melalui media sosial bukanlah bentuk ancaman, namun merupakan panggilan untuk refleksi diri dan pembenahan dalam menjalankan tugas pemerintahan. 

Responsif terhadap masukan dan kritik yang disampaikan merupakan manifestasi dari kesadaran akan pentingnya mendengar suara publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama.

Dalam hal-hal menghadapi era digital yang terus berkembang, baik kekuasaan maupun netizens perlu menjaga etika dan sikap saling menghormati dalam berkomunikasi. 

Pertukaran ide, pandangan, dan informasi yang konstruktif dapat memperkuat demokrasi, memberikan ruang bagi berbagai suara untuk terdengar, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bersama.

Sebagai bagian dari masyarakat yang berpikir, merasakan, dan berinteraksi, baik kekuasaan maupun netizens memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga harmoni dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berkolaborasi dan bertukar informasi secara bijaksana, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Batu, 1442025