Prabowo Pilih Jalan Tengah antara Sosialisme dan Kapitalisme dalam Ekonomi Indonesia

Prabowo Pilih Jalan Tengah antara Sosialisme dan Kapitalisme dalam Ekonomi Indonesia

Pewarta: Eko Windarto 

Editor: Tim Gareng-Petruk 

sumber gambar Kompas.com

Gareng-Petruk.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengadopsi sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis secara murni. 

Dalam pidatonya di The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) pada Jumat (20/6/2025) yang dilansir dari Kompas.com, Prabowo menilai kedua sistem tersebut memiliki kelemahan yang serius dan tidak dapat diabaikan, sehingga ia memilih mengambil jalan tengah dengan menggabungkan keunggulan dari kedua pendekatan ekonomi tersebut.

“Saya telah memilih jalan kompromi, jalan sosialisme dan kapitalisme yang terbaik. Sosialisme murni, seperti yang telah kita lihat, tidak berhasil. Itu utopia,” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa sosialisme murni seringkali membuat masyarakat enggan bekerja secara produktif, sementara kapitalisme murni cenderung menghasilkan ketimpangan sosial yang tinggi.

Ia menilai kapitalisme membuka peluang inovasi, namun negara harus tetap hadir secara aktif untuk menanggulangi kesenjangan yang timbul agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah harus berperan dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi kelaparan, dan melindungi kelompok rentan,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo mengingatkan risiko kolusi antara kalangan pemodal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik, yang seringkali menjadi penghambat sejatinya fungsi negara dalam mengentaskan kemiskinan dan memperluas kelas menengah.

“Kolusi antara kedua kelompok ini tidak membuahkan hasil pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah,” katanya.

Filosofi ekonomi Indonesia, menurut Prabowo, harus berakar pada karakter dan budaya bangsa. 

Dia mengkritik praktik meniru model ekonomi negara lain secara total karena tidak selalu cocok dengan kondisi lokal dan malah berpotensi memperparah ketimpangan sosial.

“Ya, kita tumbuh secara total 35 persen dalam tujuh tahun, tetapi kita belum berhasil mencapai efek tetesan ke bawah. Kekayaan tetap dikuasai oleh kalangan atas yang jumlahnya kurang dari 1 persen,” katanya.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada pemerataan manfaat ekonomi, dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi agar mampu mendatangkan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin rakyat.

"Negara harus memiliki pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan terbesar bagi banyak orang," pungkas Prabowo.

 2162025 ***