Celios Dukung Menkeu Tolak APBN Bayar Utang Proyek Kereta Cepat
Jakarta, – Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios) mengapresiasi sikap tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Celios menegaskan, pembengkakan biaya yang terjadi dalam proyek tersebut seharusnya tidak menjadi beban rakyat melalui uang pajak.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar, menegaskan dalam siaran program Kompas Petang pada Senin (13/10/2025), bahwa proyek Whoosh sejak awal diklaim sebagai proyek tanpa menggunakan dana negara.
Oleh karena itu, pembengkakan utang yang muncul seharusnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang mengeksekusinya, bukan masyarakat luas.
“Saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat jelas tidak mau proyek yang penuh masalah justru dibebankan ke APBN,” ujar Media Wahyu Askar.
Menurut Media, memaksa APBN menanggung beban utang proyek Whoosh merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan anggaran sekaligus melanggar kontrak moral antara pemerintah dan rakyat yang sejak awal telah diyakinkan bahwa proyek ini tidak menggunakan dana negara.
“Ini jelas pelanggaran kontrak moral pemerintah kepada rakyat. Dari awal sudah dijanjikan proyek ini tanpa campur tangan uang negara, tapi kini pembengkakan biaya dan risiko utang hendak dibebankan ke rakyat,” tuturnya.
Lebih jauh, Media menyinggung bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah kebijakan warisan Presiden Joko Widodo yang dianggap dilakukan tanpa kajian matang dan terlalu optimistis dari sisi politik dan ekonomi.
“Keputusan politik ini mengabaikan rasionalitas ekonomi. Pihak kreditor menawarkan bunga pinjaman yang tinggi, perencanaan proyek terlalu optimistis, sehingga biaya membengkak. Lalu, mengapa rakyat harus ikut menanggung risiko tersebut?” tanya Media.
Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa proyek Whoosh kini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang memiliki manajemen serta sumber pendanaan sendiri. Oleh sebab itu, utang proyek harus diselesaikan tanpa melibatkan APBN.
“KCIC yang dikelola oleh Danantara sudah punya manajemen dan kemampuan dividen sendiri. Jangan semua beban utang dibebankan ke pemerintah. Jangan hanya ketika menguntungkan menjadi swasta, tapi ketika menghadapi masalah justru membebankan ke pemerintah,” kata Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Pernyataan ini menjadi tanggapan atas usulan dari COO Danantara, Dony Oskaria, yang menyebutkan perlunya mempertimbangkan opsi keterlibatan APBN dalam pembayaran utang proyek Whoosh.
Proyek KCJB alias Whoosh merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digalang pada era Presiden Joko Widodo. Peletakan batu pertama dilakukan pada Januari 2016, dan proyek ini diresmikan pada 2 Oktober 2023.
Sebagian besar pendanaan proyek berasal dari pinjaman luar negeri, yakni China Development Bank (CDB). Meski demikian, realisasi jumlah penumpang hingga pertengahan 2025 masih jauh dari target.
Data menunjukkan rata-rata penumpang harian pada hari kerja sekitar 16.000 hingga 18.000 orang, sementara di akhir pekan mencapai 18.000 hingga 22.000 penumpang. Padahal target awal dari pemerintah adalah 31.000 penumpang per hari.
Selain target penumpang yang belum tercapai, pembengkakan biaya juga menjadi momok yang memperberat posisi keuangan proyek. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap risiko pembiayaan jangka panjang yang hanya akan menambah beban utang, yang dikhawatirkan akan dibebankan ke APBN bila tidak segera ditangani secara tepat.
Penulis: Win
Komentar
Posting Komentar