Prabowo Tegaskan Penertiban Tambang Timah dan Kebun Sawit Ilegal

Jakarta, – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pemerintah bersama TNI telah melakukan pemblokiran di wilayah kepulauan Bangka dan Belitung (Babel) guna mengawasi aktivitas pertambangan timah ilegal yang selama ini menjadi masalah serius bagi negara, (16/10/2025).

Langkah ini diambil untuk menindak tegas praktik pertambangan yang tidak resmi dan mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar hari ini, Prabowo mengungkapkan terdapat laporan sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi di Babel. 

Menurutnya, penambangan ilegal ini telah menyebabkan Indonesia kehilangan 80 persen produksi timah, serta memperparah penyelundupan logam tersebut ke luar negeri.

"Saya katakan ini harus dihentikan," tegas Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum dan memastikan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, pemerintah mengerahkan program pelatihan militer yang melibatkan kapal perang di sekitar wilayah kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, pengawasan keluar masuk bahan tambang dan kapal-kapal yang bermuatan hasil tambang dapat dipantau secara ketat.

Prabowo menambahkan, dari operasi tersebut, aparat berhasil menyita sebuah kapal sampan yang membawa berpeti-peti batangan timah dan logam tanah jarang. 

Pihaknya memperkirakan bahwa melalui operasi ini, negara berhasil menyelamatkan aset senilai beberapa miliar dolar Amerika Serikat.

“Dengan kerja keras ini, kami optimistis produksi timah akan kembali ke posisi semula pada tahun depan, bahkan bisa meningkat tiga hingga empat kali lipat dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Selain persoalan pertambangan ilegal, Prabowo juga menyoroti masalah kebun sawit ilegal yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Dia menyebutkan ada sekitar 5 juta hektare lahan sawah yang diklaim melanggar hukum karena pengelolaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah saat ini telah berhasil memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal tersebut. Namun, masih ada dua kebun sawit yang sulit untuk ditindak meskipun telah ada putusan dari Mahkamah Agung.

“Saya sangat tegas mengatakan ini harus dilaksanakan dengan eksekusi yang nyata,” ujar Prabowo. 

Ia pun menginstruksikan TNI untuk mendampingi Kejaksaan Agung dan auditor negara agar dapat masuk langsung ke lokasi-lokasi yang bermasalah dan melakukan penyitaan aset terkait.

“100 ribu hektare lahan sudah kami ambil alih tanpa ada masalah,” tambahnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap pelanggaran hukum yang merugikan negara. Selain langkah tegas di bidang pertambangan dan perkebunan sawit, pemerintah juga terus memperkuat sinergi antar lembaga untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sesuai regulasi.

“Penegakan hukum ini menjadi kunci utama agar pembangunan nasional berjalan adil dan merata,” pungkas Prabowo.

Penulis: Ekowin