Kesepakatan Dagang AS-Indonesia: Peluang atau Tantangan?

Sumber foto: CNBC Indonesia 

Oleh: Eko Windarto 

Kesepakatan dagang resiprokal antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto membuka babak baru dalam hubungan ekonomi kedua negara. Dengan tarif barang Indonesia ke AS yang turun menjadi 19 persen dan penghapusan tarif lebih dari 99 persen produk AS ke Indonesia, kesepakatan ini membawa angin segar sekaligus memunculkan kekhawatiran. 

Apakah ini kemenangan bagi ekonomi Indonesia, atau justru jebakan baru bagi kedaulatan nasional? CORE Indonesia bahkan menilai kesepakatan ini sebagai bentuk eksploitasi ekonomi baru oleh AS yang bisa menodai marwah dan independensi Indonesia dalam mengelola ekonomi. Mari kita telaah bersama berbagai sisi kompleks dari kesepakatan ini.

Dunia perdagangan internasional memang penuh dengan tawar-menawar yang kadang menyisakan tanda tanya besar di benak publik. Ketika Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan dagang resiprokal antara AS dan Indonesia, harapan mungkin melambung tinggi. Turunnya tarif barang Indonesia ke AS hingga 19 persen dan Indonesia menghapus tarif lebih dari 99 persen atas produk AS terdengar seperti simfoni perdagangan yang harmonis.

Namun, jangan buru-buru mengacungkan jempol. Kesepakatan ini tidak semata soal angka. Di balik jargon “resiprokal” dan keterbukaan pasar, ada kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap ekonomi dalam negeri dan kedaulatan nasional.

Organisasi seperti CORE Indonesia bahkan menyuarakan peringatan keras. Mereka melihat ini sebagai pola eksploitasi ekonomi baru — bukan kerjasama yang setara. Kok bisa?

Mari kita bagi perspektifnya. Dari sisi AS, penghapusan tarif lebih dari 99 persen produk mereka ke Indonesia membuka peluang ekspor besar-besaran. Ini bisa merugikan produk dan pelaku usaha lokal Indonesia karena harus bersaing dengan produk impor yang mungkin harganya lebih murah atau memiliki kualitas tinggi berkat teknologi maju.

Sementara itu, dengan tarif barang Indonesia ke AS turun hanya menjadi 19 persen, Indonesia sebenarnya tetap memikul beban tarif yang cukup berat agar produknya bisa menembus pasar AS. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang membuat hubungan dagang terasa timpang.

Lebih jauh, aspek marwah dan independensi ekonomi ikut dipertanyakan. Apakah negara ini benar-benar memegang kendali penuh atas kebijakan ekonomi yang memengaruhi jutaan mata pencaharian warga? Atau justru, dalam persuasi politik dan dorongan ekonomi, Indonesia terpaksa melepas sebagian kedaulatan, membuka pintu yang seharusnya dijaga ketat?

Dalam konteks kontemporer, perdagangan global seringkali tidak hanya soal ekonomi, tapi juga diplomasi dan posisi tawar geopolitik. Amerika Serikat adalah raksasa ekonomi sekaligus pemain politik berpengaruh. Ketika mereka menawarkan “kesepakatan”, ada harga yang harus dibayar — dan tak selalu dalam bentuk uang tunai.

Para ahli ekonomi menekankan pentingnya diversifikasi dan penguatan industri dalam negeri agar Indonesia tidak menjadi pasar murah yang hanya menampung barang impor. Pemerintah pun diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal dengan teknologi, inovasi, dan nilai tambah yang unik.

Selain itu, transparansi dan partisipasi publik amat penting agar opini rakyat tidak hanya statis menjadi penonton. Kesepakatan seperti ini memengaruhi kehidupan ekonomi dari Sabang sampai Merauke, dari pelaku usaha kecil hingga korporasi besar, bahkan hingga harga-harga kebutuhan sehari-hari.

Jadi, sementara ada sinar harapan dalam membuka pasar ke AS, ada juga bayang-bayang tantangan yang tidak boleh diabaikan. Pelajaran dari masa lalu menunjukkan, kesepakatan perdagangan harus berhati-hati agar tidak jadi jebakan yang menguras ekonomi dan melemahkan kedaulatan.

Pada akhirnya, mungkin kita perlu bertanya: Apakah kita sudah siap menjadi setara di meja dagang global? Atau hanya jadi tamu yang diundang untuk menikmati menu yang sudah ditentukan?

Penutup

Kesepakatan AS-Indonesia adalah cermin dari dinamika perdagangan internasional yang kompleks. Di balik angka persentase tarif yang memukau, ada cerita tentang kedaulatan, keadilan, dan masa depan ekonomi nasional. Mari jadikan momen ini sebagai ajang refleksi dan diskusi, bukan hanya perayaan. Karena, dalam dunia yang serba terkoneksi, keputusan hari ini akan menentukan jejak langkah generasi yang akan datang.

Apa pendapat Anda? Apakah kesepakatan ini membawa harapan atau justru ancaman? Bagikan di kolom komentar.

Batu, 2122026

Referensi:

CORE Indonesia:

Merupakan organisasi riset dan advokasi yang fokus pada isu-isu ekonomi, sosial, dan kebijakan publik di Indonesia. Mereka sering menerbitkan analisis dan pendapat kritis terkait kebijakan perdagangan, sehingga sumber ini relevan dan terpercaya untuk perspektif kritis dalam konteks kesepakatan dagang.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia:

Institusi resmi pemerintah yang bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan perdagangan Indonesia. Informasi dari sini bersifat resmi dan akurat terkait tarif dan perjanjian dagang.

Office of the United States Trade Representative (USTR):

Sumber resmi dari pemerintah AS yang mengurusi kebijakan perdagangan luar negeri dan negosiasi perjanjian dagang. Informasi dari USTR akan memberikan gambaran seputar posisi dan tujuan AS dalam kesepakatan.

World Trade Organization (WTO):

Organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan dunia dan menyediakan data tarif, statistik perdagangan, serta analisis dampak ekonomi. Referensi ini sangat kredibel untuk konteks global.

Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Internasional:

Jurnal akademik yang menerbitkan penelitian peer-reviewed sangat penting untuk analisis yang berbasis data dan teori ekonomi yang mendalam.

Media Nasional dan Internasional Terpercaya:

Media seperti The Jakarta Post, Kompas, Reuters, dan Bloomberg memiliki reputasi baik dalam jurnalisme bisnis dan ekonomi, sehingga bisa diandalkan untuk update berita dan analisa dari ahli.

***