No Kings dan Biaya Hidup: Suara Rakyat di Pemilu Sela AS 2026

Oleh: Eko Windarto 

Pemilu sela AS 2026 menjadi momentum penting yang tidak hanya menentukan peta politik nasional, tetapi juga menggambarkan aspirasi masyarakat akar rumput yang selama ini merasa terpinggirkan. Dua isu utama yang paling mencuat dan menjadi sorotan dalam perhelatan ini adalah gerakan No Kings dan persoalan biaya hidup tinggi. Meskipun tampak berbeda, keduanya sebenarnya berkesinambungan dan bertemu pada satu titik yakni keinginan warga untuk hidup lebih terjangkau dan suara mereka didengar secara nyata oleh pengambil kebijakan.

Gerakan No Kings: Refleksi dari Kekhawatiran Demokrasi yang Terkonsentrasi

Istilah No Kings dalam konteks politik AS pada Pemilu Sela 2026 bukanlah kota raja literal, melainkan simbol perlawanan terhadap konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan segelintir elit politik dan ekonomi. Gerakan ini lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap bagaimana kebijakan dan keputusan pemerintah acap kali dipengaruhi oleh kepentingan kubu tertentu, sehingga nilai demokrasi asli – suara rakyat – menjadi tereduksi.

Menurut laporan dari Pew Research Center pada tahun 2025, tingkat kepercayaan publik Amerika Serikat terhadap institusi pemerintah menurun tajam, dengan hanya sekitar 20% responden yang menyatakan percaya bahwa pemerintah bekerja demi kepentingan warga rata-rata. Dalam situasi ini, No Kings menjadi seruan untuk demokrasi yang lebih inklusif dan terdesentralisasi, di mana kekuatan tidak tertumpu pada figur atau kelompok tertentu yang ‘berkuasa seperti raja’.

Gerakan ini juga menentang praktik politik yang mengarah pada oligarki atau plutokrasi, di mana segelintir orang kaya dan berkuasa bisa mengendalikan proses politik, baik melalui pendanaan kampanye atau tekanan politik. Hal ini dapat terlihat dari dinamika di Kongres AS yang selama bertahun-tahun didominasi oleh partai-partai besar dan lobi korporasi. No Kings menggema kuat terutama di kalangan generasi muda dan kelompok aktivis yang menghendaki transparansi serta pemerataan kekuasaan yang berdampak langsung ke kehidupan mereka.

Biaya Hidup Tinggi: Isu Nyata di Kantong Rakyat

Di sisi lain, isu biaya hidup tinggi menjadi tema yang sangat meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sejak krisis ekonomi global yang dipicu oleh berbagai faktor mulai dari pandemi hingga ketegangan geopolitik, harga barang pokok, sewa rumah, energi, dan layanan kesehatan terus meroket. Laporan dari Bureau of Labor Statistics (BLS) menunjukkan bahwa inflasi tahunan pada tahun 2025 mencapai 6,5%, jauh di atas target 2% yang diharapkan Federal Reserve.

Masyarakat menghadapi dilema sulit: pendapatan yang stagnan atau hanya naik tipis tidak mampu lagi menutupi kebutuhan dasar yang kian mahal. Fenomena ini melahirkan gerakan protes dan tuntutan kebijakan yang pro-rakyat seperti pengendalian harga sewa rumah, perluasan akses kesehatan yang terjangkau, serta penyesuaian upah minimum yang lebih realistis.

Secara konkret, selama beberapa bulan menjelang Pemilu Sela, banyak warga yang membagikan kisah mereka melalui media sosial tentang bagaimana harga pangan naik hingga 20%—misalnya harga telur, susu, dan daging yang kini menjadi barang mewah bagi sebagian orang. Data dari Urban Institute juga menunjukkan bahwa hampir 40% rumah tangga di AS mengalami kesulitan dalam pembayaran sewa rumah pada awal 2026, memicu risiko tunawisma yang berpotensi meningkat.

Titik Temu: Suara Rakyat untuk Kehidupan yang Lebih Terjangkau dan Demokrasi yang Hidup

Kedua isu tersebut—No Kings dan biaya hidup tinggi—walaupun berbeda dari sisi fokus, sejatinya bertemu pada satu hal inti: kebutuhan masyarakat untuk hidup lebih baik dan merasakan dampak nyata dari kebijakan yang dibuat. Tidak cukup hanya janji normatif soal demokrasi dan kesejahteraan, warga akar rumput ingin perubahan yang terasa di kantong dan menjamin keberpihakan pemerintah kepada mereka.

Menurut kajian Gallup Institute pada Januari 2026, lebih dari 68% warga menilai bahwa aspek kesejahteraan ekonomi dan pemerataan kekuasaan adalah dua hal paling krusial dalam menentukan pilihan mereka pada Pemilu Sela kali ini. Gerakan No Kings menjadi corong untuk menyuarakan harapan agar suara rakyat tidak dibungkam oleh kekuatan elit, sementara isu biaya hidup tinggi menjadi pengingat nyata bahwa demokrasi harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia.

Dalam praktiknya, para kandidat yang menyikapi isu ini dengan serius memperoleh dukungan signifikan, terutama mereka yang mengusung agenda reformasi ekonomi dan politik yang lebih inklusif. Misalnya, program-program yang mendorong pengendalian harga di sektor-sektor vital, penguatan lembaga pengawas pemerintah, dan transparansi anggaran menjadi senjata utama dalam kampanye.

Mengapa Hal Ini Penting untuk Masa Depan Demokrasi AS?

Fenomena yang terjadi di Pemilu Sela 2026 ini merefleksikan sebuah fase penting dalam perjalanan demokrasi Amerika Serikat. Kepercayaan publik yang menurun dan ketimpangan sosial-ekonomi yang menganga bukan hanya ancaman bagi stabilitas politik, tetapi juga ujian untuk efektivitas sistem pemerintahan demokrasi itu sendiri.

Jika demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa memberikan hasil konkret bagi masyarakat, maka apapun mekanismenya akan kehilangan legitimasi. Sebaliknya, upaya untuk memberdayakan warga melalui transparansi, desentralisasi kekuasaan, serta memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dapat memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.

Stuart McClure, seorang profesor ilmu politik di University of Michigan, dalam tulisannya di Journal of Democracy (2025) menegaskan, “Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu merespons kebutuhan riil warga, bukan hanya melayani kepentingan segelintir kelompok. No Kings dan isu biaya hidup tinggi merupakan refleksi nyata bagaimana warga menuntut perubahan substansial dalam proses demokrasi.”

Refleksi dan Harapan ke Depan

Pemilu Sela AS 2026 akan dikenang bukan hanya sebagai ajang perebutan kursi legislatif, tetapi sebagai gambaran sosial-politik yang kaya akan dinamika akar rumput. Patut dicermati bagaimana isu-isu pro-demokrasi dan kesejahteraan hidup menjadi tolok ukur keberhasilan politik masa depan.

Semangat No Kings mengajarkan bahwa demokrasi adalah tentang keseimbangan dan partisipasi aktif warga, bukan monopoli kekuasaan. Sementara, realitas biaya hidup tinggi membuktikan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah fondasi utama agar demokrasi berfungsi dengan baik.

Ke depan, pengambil kebijakan di AS perlu banyak mendengar aspirasi ini, tak hanya lewat retorika tapi lewat kebijakan nyata yang menjawab dua tuntutan besar tersebut. Hanya dengan begitu, demokrasi di negeri Paman Sam ini dapat terus berevolusi mengikuti tantangan zaman dan menjamin masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.

***

Referensi:

Pew Research Center (2025). Trust in Government. [Online] Available at: https://www.pewresearch.org/politics/2025/12/01/trust-in-government/

Bureau of Labor Statistics (2026). Inflation Report. [Online] Available at: https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf

Urban Institute (2026). Housing Stability and Affordability. [Online] Available at: https://www.urban.org/research/publication/housing-stability-affordability-2026

Gallup Institute (2026). Public Opinion on Economic and Political Issues. [Online] Available at: https://news.gallup.com/poll/2026/01/public-opinion.aspx

McClure, S. (2025). "Democracy Between the Lines: Power, Participation and Public Need." Journal of Democracy, 36(4), 34-48.

Sekar Putih, 23102026