Ada Apa Dengan Negaraku?

Oleh: Eko Windarto 

Di tahun-tahun belakangan ini, kita begitu sering mendengar kabar yang membuat kita bertanya-tanya: ada apa dengan negaraku? Dari kebakaran hutan yang tak kunjung surut, gelombang aksi mahasiswa yang bergerak di berbagai kampus, hingga isu penyadapan terhadap seorang presiden, semuanya seolah menunjukkan sebuah krisis multidimensional yang mengguncang fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artikel ini mencoba menguraikan fenomena-fenomena tersebut secara terperinci dan mengaitkannya dengan perspektif sosiologi politik dari Émile Durkheim dan Francis Fukuyama agar kita dapat memahami akar permasalahan sekaligus potensi jalan keluar yang mungkin bisa ditempuh.

Kebakaran Hutan: Krisis Lingkungan dan Kepentingan Politik

Kebakaran hutan di Indonesia bukan lagi isu baru. Namun, yang membuat kita terus bertanya-tanya adalah mengapa masalah ini nyaris tak pernah tuntas diselesaikan? Setiap tahun musim kemarau datang, langit Indonesia kembali diselimuti asap tebal yang berakibat pada gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, hingga menurunnya citra negara di mata internasional.

Secara sosiologis, Durkheim mengajarkan kita tentang pentingnya integrasi sosial dalam sebuah masyarakat. Ketika berbagai aktor sosial—pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga lingkungan—gagal berintegrasi dan berkoordinasi efektif, maka konflik kepentingan dan anomie (ketiadaan aturan yang jelas) sangat rentan muncul. 

Dalam kasus kebakaran hutan, konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek (seperti pembukaan lahan untuk perkebunan) dan kebutuhan menjaga kelestarian lingkungan menyebabkan regulasi cenderung tidak ditegakkan dengan baik.

Durkheim juga menekankan pada pentingnya norma dan nilai bersama untuk menjaga kohesi sosial. Ketika norma tentang pelestarian lingkungan tidak cukup kuat diterima dan ditaati oleh semua pihak, maka krisis seperti kebakaran hutan berulang terus terjadi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun solidaritas organik—di mana masyarakat dengan beragam fungsi dan kepentingan tetap saling terhubung dan bertanggung jawab secara kolektif.

Kampus Bergerak: Dinamika Perubahan dan Kritik Sosial

Gelombang aksi mahasiswa yang kerap disebut sebagai “Kampus Bergerak” menandakan adanya ketidakpuasan masyarakat muda terhadap berbagai masalah sosial-politik yang terjadi. Mengutip pandangan Fukuyama, masyarakat modern mengidam-idamkan kepercayaan (trust) dan legitimasi institusional yang kokoh sebagai pondasi agar negara bisa berfungsi dengan baik. Ketika mahasiswa turun ke jalan, itu adalah tanda mereka merasakan bahwa legitimasi tersebut mulai goyah.

Menurut Fukuyama, negara-bangsa modern yang stabil bergantung pada mekanisme kelembagaan yang mampu menghadirkan keadilan, transparansi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, aksi mahasiswa merupakan bagian dari mekanisme sosial untuk memperbaiki sistem politik dan menuntut akuntabilitas. Kampus sebagai ruang intelektual merupakan medan dialektika yang memicu kesadaran kritis pada generasi muda.

Inilah sebuah refleksi sosial bahwa masyarakat tidak pernah berhenti bergerak dan bertransformasi. Namun, menurut Durkheim, gerakan sosial seperti demo mahasiswa juga harus diarahkan agar tidak menjadi anarkis yang justru merusak solidaritas sosial. Penting untuk mensinergikan aspirasi mahasiswa dengan dialog terbuka dan reformasi sistemik di institusi pemerintahan.

Penyadapan Presiden: Krisis Kepercayaan dan Dinamika Kekuasaan

Fenomena penyadapan seorang presiden adalah gejala serius yang mencerminkan adanya ketidakpercayaan sosial dan kegagalan komunikasi politik di tingkat tertinggi negara. Menurut Fukuyama, kepercayaan sosial adalah unsur fundamental untuk kelangsungan negara yang efektif dan terkontrol. Apabila aparat negara yang harusnya menjaga stabilitas malah melakukan tindakan seperti penyadapan secara membabi buta, maka itu adalah tanda runtuhnya tatanan kepercayaan dan bisa memicu ketidakstabilan politik bahkan krisis legitimasi kekuasaan.

Dari perspektif Durkheim, kita bisa membaca kasus ini sebagai munculnya anomie politik—situasi di mana aturan dan norma politik tidak lagi efektif mengendalikan perilaku aktor-aktor di dalamnya. Dampaknya bisa berupa fragmentasi dan konflik horizontal yang makin memperuncing ketegangan sosial.

Hal ini perlu menjadi alarm bagi semua pihak agar senantiasa menjaga etika dan prinsip-prinsip demokrasi dalam mengelola kekuasaan. Negara yang sehat harus mampu membangun kinerja yang transparan dan mekanisme checks and balances yang kuat agar fenomena penyadapan tanpa kendali seperti ini tidak terjadi.

Menghubungkan Tiga Fenomena: Krisis Multidimensional yang Butuh Solidaritas Kolektif

Ketiga fenomena ini—kebakaran hutan, kampus bergerak, dan penyadapan presiden—bukanlah hal yang berdiri sendiri. Mereka saling terkait sebagai indikator adanya masalah mendasar dalam koordinasi sosial, legitimasi politik, dan tata kelola negara.

Durkheim mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas masyarakat sebagai kunci membangun kesatuan dan mengatasi anomie. Proses solidaritas harus melibatkan semua elemen bangsa untuk saling memahami dan bertanggung jawab bersama atas masa depan negara.

Sementara itu, Fukuyama mendorong kita untuk memperbaiki institusi negara dan meningkatkan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang adil. Kualitas demokrasi dan institusi yang stabil akan membuat negara ini lebih tahan terhadap krisis dan konflik.

Apa Solusinya?

Mengingat situasi kompleks yang dihadapi, berikut beberapa langkah yang mungkin bisa diambil:

Penguatan Regulasi Lingkungan dan Penegakan Hukum yang Tegas

Pemerintah harus menerapkan aturan yang jelas untuk mencegah pembakaran hutan, sekaligus melibatkan masyarakat dan swasta dalam pengawasan bersama. Transparansi dan hukuman tegas bagi pelaku menjadi kunci agar kebakaran hutan bisa diminimalisir.

Membangun Dialog Terbuka dengan Mahasiswa dan Elemen Masyarakat

Pemerintah dan institusi pendidikan perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, agar aspirasi mahasiswa bisa terserap dan menjadi masukan perbaikan kebijakan. Demonstrasi dan kritik harus dijadikan motor perubahan, bukan ancaman.

Memperbaiki Sistem Pengawasan Kekuasaan dan Menjaga Etika Kekuasaan

Kelembagaan yang mengawasi jalannya kekuasaan harus diperkuat agar tindakan penyadapan dan praktik ilegal lainnya tidak terjadi lagi. Negara harus mewujudkan budaya politik yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan etika.

Penutup

Ada banyak hal “aneh” dan kompleks sedang menimpa negara kita saat ini. Tapi dengan pemahaman yang baik tentang dinamika sosial dan politik seperti yang dikaji oleh Durkheim dan Fukuyama, kita bisa melihat bahwa semua itu adalah refleksi dari kondisi sosial yang membutuhkan solusi kolektif dan partisipasi aktif semua warga.

Kita sebagai bangsa dituntut untuk tidak sekadar menjadi penonton dari perubahan ini, tapi ikut ambil bagian dalam menyusun masa depan yang lebih baik: negara yang berdaulat, demokratis, adil, dan berkelanjutan. Apa pun tantangan dan krisis yang menghadang, bersama kita bisa mengatasi dan melangkah maju.

***

Referensi:

Durkheim, Émile. The Division of Labour in Society. New York: The Free Press, 1984.

Fukuyama, Francis. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press, 1995.

Fukuyama, Francis. The Origins of Political Order. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Sekar Putih, 5112026