Polres Batu Mulai Operasi Zebra Semeru 2025 untuk Tingkatkan Disiplin Lalu Lintas


Kota Batu, – Polres Batu secara resmi menggelar Apel Pasukan Operasi Zebra Semeru 2025 di halaman Mapolres Batu, Jalan AP III Katjoeng Permadi, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Senin, 17/11/2025. 

Kegiatan ini menandai dimulainya operasi lalu lintas tahunan yang bertujuan meningkatkan kesadaran berkendara dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di wilayah hukum Polres Batu.

Apel yang diikuti oleh personel gabungan ini melibatkan anggota Polres Batu, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta prajurit TNI AD. Kehadiran lintas instansi tersebut menegaskan solidnya sinergi dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., dalam amanatnya menegaskan bahwa Operasi Zebra Semeru 2025 merupakan langkah strategis guna membangun budaya tertib berlalu lintas, terutama menjelang masa libur akhir tahun yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Sinergitas lintas instansi ini menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas). Operasi Zebra harus dilaksanakan secara humanis dan profesional. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, tapi juga meningkatnya kesadaran masyarakat,” ujar AKBP Andi.

Operasi Zebra Semeru 2025 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025. Dalam pelaksanaannya, Polres Batu mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta represif yang tetap humanis.

Fokus utama operasi kali ini adalah menurunkan angka fatalitas kecelakaan dengan menindak tujuh pelanggaran prioritas yang dianggap penyebab utama kecelakaan lalu lintas, yaitu:

Pengendara tidak memakai helm SNI

Pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman

Menggunakan ponsel saat berkendara

Melawan arus

Pengendara di bawah umur

Melebihi batas kecepatan

Berkendara di bawah pengaruh alkohol atau zat berbahaya

Penegakan hukum dilakukan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis, ETLE mobile, dan penindakan manual secara terbatas untuk mengoptimalkan deteksi pelanggaran.

Kapolres Batu juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh instansi yang turut mendukung jalannya operasi ini, termasuk Satpol PP dan prajurit TNI AD. 

Ia menilai sinergi yang terjalin selama ini memiliki peran penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Batu tetap kondusif.

Dengan digelarnya Apel Pasukan Operasi Zebra Semeru 2025, Polres Batu berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi ketertiban berlalu lintas. 

Di samping itu, operasi ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman, nyaman, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di wilayah Kota Batu.

“Mari kita bersama-sama wujudkan Kota Batu yang aman dan tertib berlalu lintas melalui operasi ini. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Penulis: Win

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PjS Kades Puncak Jeringo Tegaskan Dana Desa untuk Pembangunan, Bukan untuk Korupsi

Gambar
Suela, 2 Oktober 2025 – Pemerintah Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah kepemimpinan Penjabat Sementara (PjS) Kepala Desa Mulyadi, berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan pemasangan imbauan terbuka bertuliskan: “Jangan main-main dengan uang rakyat. Dana desa untuk membangun desa, bukan untuk dikorupsi,” yang dipasang di sejumlah lokasi strategis desa. Imbauan ini ditujukan bukan hanya bagi perangkat desa dan lembaga masyarakat, tetapi juga seluruh warga agar bersama-sama mengawal penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku.  Mulyadi menegaskan, keterbukaan dan disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama agar manfaat dana desa benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. "Dana desa adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada celah penyalahgunaan. Transparansi dan pengawasan bersama menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan maksimal," ujar Mulyadi saat ditemui di kantor Desa Punc...
Baca selengkapnya

Program Makan Bergizi Gratis Meluncur di Kabupaten Malang

Gambar
Penulis: Eko Windarto  poskota Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi dimulai serentak di seluruh Indonesia, dengan Kabupaten Malang menjadi salah satu sentra pelaksanaannya. Program ini akan berlangsung di 10 sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMK, dengan target penyediaan 3000 porsi makanan bergizi setiap harinya. Para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis ini mencakup mulai dari ibu hamil, balita, hingga anak sekolah. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 82,9 juta jiwa di seluruh Indonesia selama lima tahun ke depan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang menyasar beberapa sekolah di Kepanjen yang telah dilengkapi dengan SPPG. Sebelumnya, lokasi S...
Baca selengkapnya

YUA dan OK-OCE Dorong Evaluasi Kinerja Sekda Kota Batu

Gambar
Oleh: Eko Windarto  Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Walikota Batu, dan Ketua DPRD Kota Batu, Yayasan Ujung Aspal (YUA) Propinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Alex Yudawan telah menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja, kompetensi, dan kebutuhan Sekretaris Kota Batu (Sekda), Rabu, 21/5/2025. Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan jabatan strategis yang memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah, terutama di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. "Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat terbagi dalam beberapa bidang, termasuk hukum, perencanaan, pemerintahan, pembinaan, dan pengawasan," beber Alex. Dalam konteks ini, Gubernur memiliki kewenangan untuk menunjuk dan menyetujui pejabat Sekretaris Daerah (Sekda), sebagai implementasi dari fungsi pengawasan dan kedudukan daerah Provinsi ...
Baca selengkapnya